Ekonomi Keluarga Bertumbuh Berkat Perempuan, tetapi Sudahkah Kesejahteraan Mereka Ikut Diperjuangkan?

Oleh Misbahul Munir Makka

Di balik aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak, terdapat kontribusi perempuan yang sering kali luput dari perhatian. Mereka tidak selalu bekerja di perusahaan besar, menduduki jabatan strategis, atau memiliki usaha dengan omzet tinggi. Sebagian justru menjalankan aktivitas ekonomi sederhana, seperti membuat dan menjual kue, berdagang di pasar tradisional, atau mengelola usaha rumahan. Namun, dari aktivitas yang kerap dianggap sebagai pekerjaan tambahan tersebut, keberlangsungan ekonomi banyak keluarga sesungguhnya ikut ditentukan.

Persoalannya, ketika perempuan berhasil berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, apakah keberhasilan tersebut benar-benar mencerminkan pemberdayaan ekonomi? Ataukah justru memperlihatkan kenyataan bahwa perempuan harus memikul tanggung jawab tambahan akibat ketidakstabilan ekonomi keluarga dan pembagian peran domestik yang belum setara?

Pertanyaan ini penting karena partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipahami semata-mata melalui peningkatan pendapatan. Di balik angka-angka ekonomi, terdapat persoalan mengenai relasi kuasa, pembagian tanggung jawab keluarga, pengakuan sosial, dan keadilan gender yang lebih kompleks.

Kontribusi Ekonomi yang Belum Sepenuhnya Diakui

Penelitian yang dilakukan di Desa Poigar mengenai aktivitas ekonomi ibu rumah tangga melalui usaha penjualan kue memperlihatkan bagaimana perempuan mengambil peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Keterlibatan mereka didorong oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pendapatan suami, meningkatnya kebutuhan rumah tangga, pemanfaatan keterampilan, hingga keinginan memperoleh kemandirian finansial.

Penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan keluarga setelah perempuan menjalankan usaha. Salah satu data memperlihatkan perubahan pendapatan yang dilaporkan dari Rp500.000 menjadi Rp1.300.000. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kegiatan ekonomi informal dapat menjadi sumber penghasilan yang berarti bagi keluarga.

Akan tetapi, peningkatan pendapatan tidak boleh serta-merta disamakan dengan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Pendapatan yang lebih besar belum tentu mencerminkan keuntungan bersih yang sebanding apabila biaya produksi, waktu kerja, kelelahan fisik, dan tanggung jawab domestik turut diperhitungkan.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Kontribusi ekonomi perempuan sering kali dinilai berdasarkan seberapa besar mereka membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara biaya sosial dan personal yang harus mereka tanggung tidak memperoleh perhatian yang setara.

Lebih jauh, penggunaan istilah membantu suami untuk menggambarkan kontribusi ekonomi perempuan juga patut dikaji secara kritis. Istilah tersebut memang akrab dalam kehidupan masyarakat, tetapi secara tidak langsung dapat menempatkan pendapatan perempuan sebagai sesuatu yang sekunder, meskipun dalam praktiknya penghasilan tersebut mungkin menjadi penopang utama keberlangsungan rumah tangga.

Perempuan bukan sekadar pelengkap aktivitas ekonomi keluarga. Mereka merupakan pelaku ekonomi yang memiliki kapasitas, keterampilan, kepentingan, dan hak atas pengakuan yang setara.

Beban Ganda dan Paradoks Pemberdayaan

Dalam kajian gender, keterlibatan perempuan dalam sektor produktif tidak otomatis menghilangkan ketimpangan yang berlangsung di ranah domestik. Perempuan dapat memperoleh pendapatan sendiri, tetapi tetap dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga.

Fenomena ini dikenal sebagai double burden atau beban ganda, ketika perempuan dituntut menjalankan pekerjaan produktif sekaligus mempertahankan tanggung jawab reproduktif dan domestik.

Penelitian di Desa Poigar menggambarkan kondisi tersebut melalui pengalaman perempuan yang harus mengatur aktivitas rumah tangga sebelum menjalankan usahanya. Salah seorang informan bahkan memulai kegiatan sejak pukul empat pagi untuk menyiapkan kebutuhan keluarga sebelum berangkat berdagang.

Pengalaman semacam ini dapat dibaca sebagai wujud ketekunan dan kemampuan perempuan mengelola berbagai tanggung jawab. Namun, terdapat persoalan ketika kemampuan menanggung beban berlapis terus-menerus dipuji tanpa mempertanyakan mengapa beban tersebut harus ditanggung secara tidak proporsional.

Dalam situasi demikian, narasi pemberdayaan berisiko berubah menjadi pembenaran terhadap ketimpangan. Perempuan dianggap berhasil karena mampu bekerja sekaligus mengurus rumah tangga, sementara struktur sosial yang membebankan sebagian besar pekerjaan domestik kepada mereka tidak mengalami perubahan berarti.

Pemberdayaan yang sesungguhnya seharusnya tidak hanya memperluas kesempatan perempuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka mengambil keputusan, mengendalikan sumber daya, memperoleh waktu istirahat yang layak, dan menentukan pilihan hidup secara bermartabat.

Dengan demikian, keberhasilan perempuan tidak cukup diukur dari kemampuannya menjalankan dua peran sekaligus. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana keterlibatan ekonomi tersebut menghasilkan hubungan keluarga yang lebih adil.

Membaca Keadilan Gender melalui Perspektif Islam

Pembahasan mengenai perempuan dan aktivitas ekonomi menjadi semakin menarik ketika ditempatkan dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, peran ekonomi perempuan sering diperbincangkan bersamaan dengan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu.

Padahal, pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan memiliki landasan yang dapat dibaca melalui prinsip keadilan, penghargaan terhadap usaha, dan kerja sama dalam keluarga.

Al-Qur'an, melalui Surah An-Nisa ayat 32, memberikan pengakuan terhadap bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan dari usaha masing-masing. Sementara itu, Surah Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan hubungan suami dan istri melalui metafora pakaian bagi satu sama lain, yang dapat dimaknai sebagai hubungan saling melindungi dan melengkapi.

Kedua prinsip tersebut membuka ruang pemahaman bahwa hubungan keluarga idealnya dibangun melalui penghormatan, tanggung jawab, dan kerja sama, bukan melalui pembebanan kewajiban secara sepihak.

Namun, pendekatan keagamaan terhadap kontribusi ekonomi perempuan juga membutuhkan kehati-hatian kritis. Penghargaan spiritual terhadap perempuan yang bekerja untuk keluarganya tidak semestinya digunakan untuk menormalisasi beban berlebihan yang mereka tanggung.

Jika kerja ekonomi perempuan dipandang sebagai tindakan mulia, maka pembagian tanggung jawab domestik yang adil juga seharusnya memperoleh perhatian moral yang sama.

Dengan demikian, diskursus ekonomi Islam tidak cukup berhenti pada penegasan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja atau memperoleh pahala ketika membantu keluarga. Pembahasan perlu diperluas pada bagaimana prinsip keadilan diwujudkan dalam pembagian kerja, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Perspektif Islam yang berorientasi pada keadilan sosial semestinya menjadi dasar untuk memperkuat martabat dan hak ekonomi perempuan, bukan sekadar memberikan legitimasi moral terhadap kemampuan mereka memikul tanggung jawab berlapis.

Ekonomi Informal dan Tanggung Jawab Negara

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah posisi perempuan dalam ekonomi informal. Usaha rumahan dan perdagangan skala kecil memberikan peluang memperoleh pendapatan, tetapi tidak selalu disertai perlindungan ekonomi yang memadai.

Pelaku usaha informal dapat menghadapi keterbatasan modal, ketidakpastian pendapatan, akses pasar yang sempit, serta kesulitan meningkatkan kapasitas usaha. Bagi perempuan, tantangan tersebut dapat bertambah ketika aktivitas usaha harus disesuaikan dengan tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan domestik.

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat hanya dibebankan pada ketekunan individu. Negara dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan menjalankan kegiatan ekonominya secara lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

Pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan memang penting, tetapi keduanya belum cukup. Kebijakan juga perlu memperhatikan akses perlindungan sosial, fasilitas perdagangan yang layak, layanan pengasuhan yang terjangkau, literasi keuangan, serta penguatan kelembagaan ekonomi perempuan.

Tanpa dukungan struktural semacam itu, agenda pemberdayaan berpotensi terjebak pada pendekatan yang terlalu individualistis: perempuan diminta semakin kreatif, semakin mandiri, dan semakin produktif, sementara hambatan sosial dan kelembagaan yang mereka hadapi tetap dibiarkan.

Padahal, kemandirian ekonomi bukan hanya persoalan kemampuan memperoleh penghasilan. Kemandirian juga berkaitan dengan adanya kesempatan yang setara untuk mengembangkan usaha serta perlindungan dari risiko ekonomi dan sosial.

Dari Ketahanan Keluarga Menuju Keadilan Struktural

Pengalaman perempuan pelaku usaha kecil di Desa Poigar memberikan pelajaran penting bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan juga oleh kerja keras, strategi bertahan hidup, dan kontribusi yang berlangsung di luar struktur pekerjaan formal.

Meski demikian, pengalaman tersebut tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh perempuan Indonesia. Penelitian yang menjadi dasar pembahasan ini bersifat kualitatif, terbatas pada satu desa, dan belum mengukur dampak jangka panjang aktivitas usaha terhadap kesejahteraan keluarga.

Keterbatasan tersebut justru menegaskan pentingnya memperluas pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan. Penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan bukan hanya perubahan pendapatan, tetapi juga keuntungan usaha, distribusi kerja domestik, waktu kerja, kualitas hidup, dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Pada akhirnya, kontribusi ekonomi perempuan memang layak diapresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh menggantikan kebutuhan terhadap perubahan struktural.

Masyarakat perlu bergerak melampaui pandangan bahwa perempuan ideal adalah mereka yang mampu mengurus keluarga sekaligus menghasilkan pendapatan tanpa mengeluh. Cara pandang tersebut berisiko mempertahankan ketimpangan dengan membungkusnya dalam narasi pengorbanan dan ketangguhan.

Pemberdayaan perempuan harus dimaknai sebagai perluasan hak, kesempatan, pengakuan, dan kebebasan menentukan pilihan, bukan sekadar penambahan kewajiban ekonomi.

Sebab, kemajuan ekonomi keluarga tidak dapat disebut sepenuhnya adil apabila peningkatan kesejahteraannya justru dibangun di atas beban perempuan yang terus bertambah.

Bacaan lanjutan: Makka dkk. (2024), Gender Dynamics and Women's Economic Contributions in the Informal Economy within the Context of Islam and Multicultural Societies, Kawanua International Journal of Multicultural Studies.

Tentang penulis. Misbahul Munir Makka adalah Kepala Pusat Publikasi AYE Foundation dan Editor-in-Chief Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics (JSLE). Ia meneliti hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, pluralisme hukum, dan multikulturalisme. Profil lengkap: talent.aye.or.id/misbah.

Women Are Growing Family Economies, but Is Their Own Well-Being Being Fought For?

By Misbahul Munir Makka

Translated from the original Indonesian text.

Behind the constant movement of local economic life lies a contribution from women that often goes unnoticed. They do not always work for large companies, hold strategic positions, or run businesses with high turnover. Many of them carry out modest economic activities instead, such as baking and selling cakes, trading at traditional markets, or running home-based businesses. Yet these activities, often regarded as side work, play a real part in keeping many families economically afloat.

The question is this: when women succeed in contributing to household income, does that success truly reflect economic empowerment? Or does it reveal that women are shouldering additional responsibilities because of unstable family finances and an unequal division of domestic roles?

This question matters because women’s participation in economic activity cannot be understood solely through rising income. Behind the economic figures lie more complex issues of power relations, the sharing of family responsibilities, social recognition, and gender justice.

An Economic Contribution Not Yet Fully Recognized

Research conducted in Poigar Village on the economic activities of housewives who sell cakes shows how women take on an important role in sustaining their families’ economic resilience. Their involvement is driven by several factors, ranging from their husbands’ limited income and growing household needs to the use of their own skills and a desire for financial independence.

The study found that family income increased after the women started their businesses. One reported figure shows income rising from Rp500,000 to Rp1,300,000. This finding suggests that informal economic activity can become a meaningful source of income for families.

However, higher income should not be automatically equated with greater overall well-being. A larger income does not necessarily reflect a comparable net gain once production costs, working hours, physical exhaustion, and domestic responsibilities are taken into account.

This is where the fundamental problem lies. Women’s economic contribution is often judged by how much it helps meet the family’s needs, while the social and personal costs they bear receive far less attention.

Furthermore, the common phrase helping the husband, used to describe women’s economic contribution, deserves critical examination. The expression is familiar in everyday life, but it can implicitly cast women’s income as secondary, even when in practice that income may be the main pillar keeping the household going.

Women are not mere supplements to the family economy. They are economic actors with their own capacities, skills, interests, and right to equal recognition.

The Double Burden and the Paradox of Empowerment

In gender studies, women’s involvement in productive work does not automatically remove the inequalities that persist in the domestic sphere. Women may earn their own income and still be regarded as the ones chiefly responsible for housework, childcare, and meeting the family’s daily needs.

This phenomenon is known as the double burden: women are expected to do productive work while continuing to carry their reproductive and domestic responsibilities.

The Poigar study illustrates this through the experience of women who must organize household tasks before running their businesses. One informant even began her day at four in the morning to prepare what her family needed before setting off to trade.

Experiences like this can be read as a sign of women’s perseverance and their ability to manage many responsibilities at once. The problem arises when the capacity to carry layered burdens is praised again and again without asking why those burdens must be borne so disproportionately.

In such situations, the narrative of empowerment risks turning into a justification for inequality. Women are considered successful because they can work and run the household at the same time, while the social structure that places most domestic work on their shoulders remains largely unchanged.

Genuine empowerment should not only widen women’s opportunities to earn income. It should also strengthen their ability to make decisions, control resources, have adequate rest, and make life choices with dignity.

Women’s success, therefore, cannot be measured merely by their ability to perform two roles at once. The more important measure is the extent to which their economic participation leads to fairer family relationships.

Reading Gender Justice through an Islamic Perspective

The discussion of women and economic activity becomes even more interesting when placed within an Islamic perspective. In Muslim communities, women’s economic role is often discussed alongside their responsibilities as wives and mothers.

Yet recognition of women’s economic contribution has a foundation that can be read through the principles of justice, appreciation of effort, and cooperation within the family.

The Qur’an, in Surah An-Nisa verse 32, acknowledges the share that men and women each earn from their own efforts. Meanwhile, Surah Al-Baqarah verse 187 describes husband and wife through the metaphor of being garments for one another, which can be understood as a relationship of mutual protection and completion.

Together, these principles open room for the understanding that family relationships should ideally rest on respect, responsibility, and cooperation, not on obligations imposed by one side.

Even so, religious approaches to women’s economic contribution also call for critical care. Spiritual appreciation for women who work for their families should not be used to normalize the excessive burdens they carry.

If women’s economic work is regarded as a noble act, then a fair division of domestic responsibilities deserves the same moral attention.

Islamic economic discourse, therefore, cannot stop at affirming that women are permitted to work or that they earn spiritual reward when supporting their families. The discussion needs to extend to how the principle of justice is realized in the division of labor, in access to economic resources, and in household decision-making.

An Islamic perspective oriented toward social justice should serve as a basis for strengthening women’s dignity and economic rights, not merely as a moral endorsement of their ability to carry layered responsibilities.

The Informal Economy and the Responsibility of the State

Another equally important issue is women’s position in the informal economy. Home-based businesses and small-scale trade offer opportunities to earn income, but they are not always accompanied by adequate economic protection.

Informal entrepreneurs may face limited capital, uncertain income, narrow market access, and difficulty growing their businesses. For women, these challenges can multiply when business activities must be fitted around childcare and domestic work.

Women’s economic empowerment, therefore, cannot rest solely on individual perseverance. The national and local governments have a responsibility to create conditions that allow women to run their economic activities more safely, productively, and sustainably.

Entrepreneurship training and access to capital are certainly important, but they are not enough. Policies also need to address access to social protection, decent trading facilities, affordable childcare services, financial literacy, and stronger institutions for women’s economic activity.

Without such structural support, the empowerment agenda risks becoming overly individualistic: women are asked to be ever more creative, independent, and productive, while the social and institutional barriers they face are left in place.

Economic independence is not only about the ability to earn an income. It is also about having equal opportunities to grow a business and being protected from economic and social risks.

From Family Resilience to Structural Justice

The experience of women running small businesses in Poigar Village offers an important lesson: a family’s economic resilience is determined not only by the size of its income but also by hard work, survival strategies, and contributions made outside formal employment.

That said, this experience cannot be directly generalized to all Indonesian women. The research underlying this discussion is qualitative, limited to a single village, and has not yet measured the long-term impact of these businesses on family welfare.

These limitations, in fact, underline the need to broaden the conversation on women’s empowerment. Further research should consider not only changes in income but also business profits, the distribution of domestic work, working hours, quality of life, and women’s position in family decision-making.

In the end, women’s economic contribution certainly deserves appreciation. But appreciation must not replace the need for structural change.

Society needs to move beyond the view that the ideal woman is one who can care for her family and earn an income at the same time without complaint. That view risks preserving inequality by wrapping it in a narrative of sacrifice and resilience.

Women’s empowerment must be understood as the expansion of rights, opportunities, recognition, and freedom of choice, not simply as the addition of economic obligations.

For a family’s economic progress cannot be called truly just if its rising welfare is built on the ever-growing burden of women.

Further reading: Makka et al. (2024), Gender Dynamics and Women's Economic Contributions in the Informal Economy within the Context of Islam and Multicultural Societies, Kawanua International Journal of Multicultural Studies.

About the author. Misbahul Munir Makka is Head of the Publication Center at AYE Foundation and Editor-in-Chief of Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics (JSLE). His research covers Islamic family law, sociology of law, legal pluralism, and multiculturalism. Full profile: talent.aye.or.id/misbah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua AYE Foundation Dampingi Pengelola Jurnal Poltekkes Kemenkes Manado Benahi Tata Kelola OJS

Halal Bukan Sekadar Label, tetapi Janji Keadilan yang Harus Dirasakan Semua Orang

JSLE Resmi Terbit, Jurnal Pertama AYE Foundation Kantongi ISSN